BANDUNG – Mahasiswa dan Dosen Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi (PSI) Fikom Unpad, Zulfikar Akbar, Prijana, M.Si., dan Dr. Saleha Rodiah, berhasil mempublikasikan artikel ilmiah berjudul “Tatakelola Dokumen Kehukuman Berbasis Pengintegrasian Dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.” Penelitian yang dilakukan di Bandung pada tahun 2024 ini berfokus pada pentingnya pengelolaan dokumen hukum yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Tujuannya adalah untuk mendukung kepastian hukum melalui sistem informasi yang terstruktur dan mudah diakses.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendeskripsikan proses tata kelola dokumen hukum yang terintegrasi di PTKIN. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kajian dokumen dari empat informan terpilih. Proses analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, memastikan hasil yang komprehensif.
Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah menerapkan tiga unsur sesuai dengan Permenkumham RI No. 8/2019, yaitu pengabstrakan, pengolahan, dan pelaporan. Proses integrasi ini dilakukan melalui empat fase, dari penyusunan kerangka acuan hingga rilis resmi laman web JDIH UIN SGD. UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi PTKIN pertama di Indonesia yang berhasil mengintegrasikan sistemnya dengan JDIH.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa integrasi tata kelola dokumen hukum dengan JDIH melalui tiga tahapan besar tersebut dapat dijadikan acuan bagi PTKIN lainnya. Langkah ini memastikan ketersediaan informasi hukum yang akurat dan terbarukan, yang sangat penting untuk mendukung keputusan institusi dan publik.
Penelitian ini juga sejalan dengan dua Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pertama, SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Tangguh), yang menekankan pentingnya institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan. Integrasi dokumen hukum adalah langkah konkret menuju transparansi. Kedua, SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), yang mendorong inovasi dan infrastruktur yang tangguh. Pengembangan sistem terintegrasi ini merupakan inovasi dalam tata kelola informasi yang memperkuat infrastruktur hukum.
Hasil publikasi dapat diakses melalui link berikut: http://media.unpad.ac.id/files/publikasi/2025/rpm_20250211141922_1637.pdf
Penulis: Ridha Amalia, Nadziva Shaqeena, and Delfin Gusti Wanda
