Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fikom, Unpad menyelenggarakan kuliah umum dengan topik E-Government Service for Information Society in Malaysia pada Kamis (30/11/23). Acara ini diselenggarakan secara hybrid. Acara luring berlangsung di Ruang Oemi Abdurrachman, Fikom, Unpad, dan acara daring di ruang zoom serta disiarkan secara live melalui channel Youtube Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Kuliah umum ini menghadirkan Dr. Azma Asnawishah B. Hj. Abd. Hakim sebagai pemateri. Beliau merupakan Senior Lecturer di Fakulti Sains Pentabdiran & Pengajian Polisi (FSPPP), University Teknologi MARA, Malaysia. Acara ini dipandu oleh Ibu Dr. Ute Lies Khadijah, Dosen Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi.
Dalam paparannya, Dr. Azma menyampaikan e-government merupakan pemerintahan berbasis sistem, proses, atau fungsi yang beroperasi menggunakan teknologi informasi digital. Lebih jauh, beliau menjelaskan bahwa masyarakat informasi adalah masyarakat yang menggunakan informasi untuk berbagai kegiatan, termasuk ekonomi, politik dan budaya, dan sangat tergantung teknologi informasi. Selanjutnya dari kajian literatur, Dr. Azma menguraikan bahwa teknologi sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia walaupun juga menimbulkan permasalahan karena adanya anggota masyarakat yang masih belum mampu menjangkau teknologi dan adanya kerentanan masyarakat dari serangan teknologi sehingga perlu campur tangan pemerintah berupa e-government yang melancarkan informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya. Selanjutnya diuraikan bahwa e-government menjamin adanya transparansi, mudah dijangkau, meningkatkan efisiensi dan kerjasama. Di Malaysia, e-government diwujudkan dalam bentuk Multimedia Super Corridor (MSC) Malaysia tahun 1996 yang menjadi gerbang teknologi informasi bagi industri dan menjadi penghubung perusahaan dunia yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi, bertujuan untuk menjadi penarik minat perusahaan dunia untuk hadir di Malaysia, penghubung multimedia bagi perdagangan ke seluruh dunia, memimpin komunitas global dalam masyarakat informasi.
Pada paparan berikutnya, Dr. Azma menguraikan tentang bagaimana Malaysia mengembangkan e-government sebagai transformasi layanan administrasi berbasis ICT dan multimedia yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, menciptakan layanan baru yang lebih berkualitas dengan biaya rendah, melancarkan arus informasi dan memudahkan koordinasi. Pengembangan ini dimulai dengan membangun situs jaringan pemerintahan yang diikuti Public Sector ICT Strategic Plan berupa Cetak Biru Ekonomi Digital Malaysia, yang dilakukan dalam dua fase yaitu fase 1 berupa pengembangan pasar, model bisnis baru, pengembangan pelayan publik, dan lowongan kerja, fase 2 berupa transformasi digital, infrastruktur digital, membangun masyarakat digital. Pada paparan ini ditunjukkan contoh-contoh pembangunan dalam e-government seperti, E-Government Interaction Classification, e-government inisiative, MyGovernment Portals, BLESS (Business Licensing Electronic Support System, MyTC Services (Malaysia Training Center), MyHEALTH (Telehealth Flagship Application ), MyCoID (Malaysia Corporate Identity Number), MyGCC (Malaysia Government Call Centre), MYPROCUMENT, dan ID DIGITAL NASIONAL. Paparan selanjutnya menguraikan tentang manfaat dari ID Digital Malaysia, antara lain, memudahkan identifikasi personal, memudahkan proses perdagangan, memudahkan penandatangan digital, dan menghindarkan pemalsuan data diri. Pembangunan e-government telah membuat Malaysia menerima banyak penghargaan dalam bidang pemerintahan berbasis teknologi komunikasi, di samping juga mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pemerintah. Diuraikan juga isu dan masalah yang muncul sebagai hambatan dalam penerapan e-government seperti penyesuaian pada teknologi, kemampuan staf pemerintah, kesiapan infrastruktur, kepemimpinan dan masalah politik.
Pada akhir paparan, Dr. Azma menyampaikan rekomendasi berupa peningkatan keamanan data, peningkatan keterampilan, infrastruktur, dan kampanye penggunaan e-government. Disimpulkan bahwa ruang digital sudah menjadi hal penting untuk mengakses informasi dan layanan dalam segala bidang dan pemerintah memegang peranan penting untuk mendidik dan menyebarkan informasi berkualitas untuk membangun masyarakat informasi menjadi masyarakat pengetahuan.
Kuliah umum ditutup setelah sesi tanya jawab dengan sesi foto bersama peserta dan narasumber. Acara ini dihadiri lebih dari 100 orang secara luring maupun daring melalui Zoom dan YouTube terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Dari kuliah umum ini, diharapkan mahasiswa dapat membuka wawasan mahasiswa terkait perkembangan teknologi informasi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Serta bagaimana cara memanfaatkan dan menanggapinya sebagai information society.
