Mahasiswa dan Dosen Unpad Bongkar Perbedaan Narasi Media dalam Isu All Eyes on Papua

BANDUNG, 2025 — Sebuah penelitian dari Universitas Padjadjaran berhasil membongkar cara dua media besar, Kompas.com dan Tempo.co, membingkai pemberitaan tentang gerakan All Eyes on Papua. Riset ini menemukan adanya perbedaan signifikan dalam cara keduanya mengonstruksi realitas, mendefinisikan masalah, dan menawarkan solusi terkait konflik perampasan hutan adat Suku Awyu dan Moi di Papua. Penelitian ini dilakukan oleh Resti Rahmawati (mahasiswa Ilmu Komunikasi) bersama dosen pembimbing Ilham Gemiharto dan Samson CMS.

Kajian ini digagas sebagai respons terhadap fenomena aktivisme digital yang semakin marak. Para peneliti ingin memahami bagaimana media arus utama menyajikan isu lingkungan, politik, dan kemanusiaan yang kompleks ini kepada publik. Tujuannya, selain untuk memperkaya literatur ilmiah, juga untuk memperkuat literasi media di kalangan masyarakat. Dengan mengetahui perbedaan narasi ini, publik diharapkan dapat lebih kritis dan memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang peran media dalam mengawal kebijakan pemerintah dan mengadvokasi keadilan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis framing model Robert N. Entman. Model ini membantu peneliti mengurai empat aspek kunci dalam pemberitaan: pendefinisian masalah, identifikasi penyebab, pertimbangan moral, dan rekomendasi solusi. Data dikumpulkan dari artikel-artikel relevan yang dipublikasikan oleh kedua media selama periode 31 Mei hingga 22 Juni 2024.

Hasil temuan menunjukkan adanya dua narasi berbeda. Kompas.com cenderung membingkai isu All Eyes on Papua sebagai masalah lingkungan dan pembangunan. Pemberitaan mereka menyoroti ancaman deforestasi dan perlunya keseimbangan antara pembangunan dan hak masyarakat adat. Sudut pandang pemerintah dalam pemberitaan Kompas.com pun terlihat lebih dominan. Di sisi lain, Tempo.co membingkai isu ini sebagai masalah politik dan kemanusiaan. Media ini menyoroti pelanggaran hak asasi manusia, mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat adat, dan bahkan menyebut praktik perusahaan sawit sebagai bentuk ekosida.

Meskipun keduanya sama-sama memberitakan perjuangan Suku Awyu dan Moi, perbedaan narasi ini menjadi kunci. Kompas.com menekankan perlunya keterlibatan pemerintah untuk mengembalikan tanah adat , sementara Tempo.co lebih fokus pada urgensi perubahan kebijakan pemerintah untuk melindungi hutan adat. Atas dasar temuan ini, peneliti merekomendasikan media untuk menyajikan perspektif yang lebih beragam dan memberikan ruang lebih luas bagi suara masyarakat adat.

Riset ini tidak hanya berkontribusi pada kajian komunikasi, tetapi juga memiliki dampak nyata. Temuan ini relevan dengan komitmen global terhadap SDGs 15 (Ekosistem Daratan), karena menyoroti pentingnya pelestarian hutan adat, serta SDGs 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh), dengan mendorong keterbukaan informasi dan keadilan sosial. Penelitian ini telah melewati proses peer-review ketat, diterima dan disetujui pada Januari 2025, dan resmi dipublikasikan pada Februari 2025 di Jurnal Komversal: Jurnal Komunikasi Universal.

Artikel selengkapnya tersedia di:

http://media.unpad.ac.id/files/publikasi/2025/rpm_20250205215048_6162.pdf 

Penulis: Ridha Amalia, Nadziva Shaqeena, dan Moh. Fikri Ardinata Fuadi

Share this: