BANDUNG, 2024 – Seorang mahasiswa Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi (PSI) Fikom Unpad, Zulfikar Akbar, telah menerbitkan artikel ilmiah berjudul “Tata kelola dokumen kehukuman berbasis pengintegrasian dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum”. Publikasi ini mengkaji proses tata kelola dokumen dan informasi hukum yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
Penelitian ini dilakukan dengan dukungan dari dua dosen, Prijana, M.Si., dan Dr. Saleha Rodiah. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen Fikom Unpad untuk mendorong riset mahasiswa yang relevan dengan upaya mendukung kepastian hukum melalui pengelolaan dokumen yang terintegrasi.
Latar belakang penelitian ini adalah perlunya pengelolaan dokumen hukum di PTKIN untuk terintegrasi dengan JDIH agar dapat mendukung kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses tata kelola dokumen dan informasi hukum yang terintegrasi dengan JDIH di cakupan PTKIN. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Terdapat empat informan yang dipilih melalui pendekatan purposif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung mencakup tiga unsur (pengabstrakan, pengolahan, dan pelaporan) dan empat fase pengintegrasian. Proses ini diawali dari penyusunan kerangka acuan kerja pembentukan JDIH hingga peresmian laman web jdih.uinsgd.ac.id oleh JDIHN. UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah PTKIN pertama yang mengintegrasikan tata kelola dokumen hukumnya dengan JDIH, sehingga dapat menjadi acuan bagi PTKIN lain.
Artikel ilmiah ini telah dipublikasikan di Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 20, No. 2, Desember 2024. Temuan penelitian ini memberikan wawasan berharga bahwa pendekatan manajemen pengetahuan dapat menjadi solusi untuk menjembatani kearifan masa lalu dengan generasi masa kini, memastikan tradisi tetap hidup dan lestari.
Penelitian ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu poin ke-4 tentang Pendidikan Berkualitas dan poin ke-16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Ini menunjukkan bahwa tata kelola dokumen hukum yang tertib dan teratur dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan hukum serta memperkuat kelembagaan dengan memastikan akses yang setara terhadap layanan informasi hukum.
Artikel selengkapnya tersedia di:
http://media.unpad.ac.id/files/publikasi/2025/rpm_20250205213743_2200.pdf
Penulis: Ridha Amelia, Nadziva Shaqeena, dan Zidan Apriliano Mulyadi
